Hari ini, 1 Juni 2010, kembali kita peringati hari kelahiran Pancasila. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan kali ini juga dilakukan secara resmi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan, menurut rencana, akan dihadiri pula oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Situasi ini bisa disebut "kemajuan", berhubung sejak masa rejim militeristik Soeharto, jejak kelahiran Pancasila digelapkan dari ingatan sejarah, khususnya dalam hubungan dengan gagasan-gagasan pencetusnya, Soekarno.
Selama itu pula, empat puluh lima tahun (1965-2010), atau lebih dari separuh umurnya, Pancasila telah diselewengkan. Wujud penyelewengan yang paling buruk terhadap Pancasila adalah dengan cara menyanjungnya setinggi langit, sambil membokonginya dalam praktik di bumi. Titik letus penyelewengan ini kita saksikan lewat teropong sejarah kelam tahun 1965: rejim militeristik Soeharto mendirikan "monumen pancasila sakti" sambil mengorganisir pembunuhan terhadap jutaan manusia yang dituduh komunis serta memenjarakan tanpa pengadilan ratusan ribu lainnya. Selanjutnya, rezim ini mewajibkan orang menghafal Pancasila beserta butir-butirnya sambil menggadai kekayaan alam kepada korporasi-korporasi asing. Rezim ini terus bicara keadilan sosial sambil membangun kerajaan-kerajaan bisnis keluarga untuk mengkorupsi milik dan keringat rakyat. Rezim ini menciptakan konflik horisontal lewat berbagai operasi intelejen dan pra kondisi ketidakadilan sosial. Rejim ini juga mengekang pikiran rakyat melalui monopoli propaganda dan kebudayaan, agar rakyat terus tunduk dan patuh, menjadi budak di negeri sendiri.
Permulaan oleh rejim Soeharto berlanjut hingga kini, dalam berbagai dimensi kehidupan. Bahkan di sekolah-sekolah bisa kita saksikan ‘teladan' tersebut: mengulang-ulang ucapan Pancasila, tapi lupakanlah makna dan praktiknya. Bangsa Indonesia pun kian menjauh dari cita-cita nasionalnya.
Sebelum 1 Juni 1945, Bung Karno telah berhubungan dengan beragam pemikiran besar dalam sejarah umat manusia, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain menggali kearifan lokal, Bung Karno mengambil sari pati dari Declaration of Independence (Amerika Serikat), Manifesto Partai Komunis (Eropa), dan San Min Chu I (Tiongkok/Cina), untuk melahirkan rumusan ini.
Tantangan sekarang adalah menempatkan pemikiran besar tersebut dalam praktik. Abad 21 menyediakan situasi dan pengetahuan baru, yang sebagian telah berganti wujud permukaan. Namun "kebaruan" tersebut tidak menghapuskan kenyataan-kenyataan mendasar yang pernah digugat dalam sejarah revolusioner Indonesia. Kolonialisme dan korupsi merupakan bagian dari kenyataan prinsipil yang pernah digugat, tapi telah dibangkitkan oleh rejim militeristik Soeharto dan dipelihara hingga kini.
Generasi pasca orde baru, mestinya dapat melihat keberadaan Pancasila secara lebih jernih dan obyektif. Dalam waktu paling lama 20 tahun, Bung Karno berupaya membawa Pancasila menjadi panduan nilai yang revolusioner dan praktis, dengan menyimpulkannya dalam Eka Sila: Gotong Royong. Namun dalam 45 tahun orde-orde selanjutnya sekadar menaruh Pancasila sebagai "pajangan" yang terasing dari persoalan obyektif, sehingga kehilangan konteks. Padahal, sebesar-besarnya nilai dan pemikiran hanya akan tertinggal sebagai nilai dan pemikiran, bila tidak ada praktik yang menjawab persoalan obyektif.
Anda dapat berpartisipasi menanggapi editorial kami di email: redaksiberdikari@yahoo.com
Selama itu pula, empat puluh lima tahun (1965-2010), atau lebih dari separuh umurnya, Pancasila telah diselewengkan. Wujud penyelewengan yang paling buruk terhadap Pancasila adalah dengan cara menyanjungnya setinggi langit, sambil membokonginya dalam praktik di bumi. Titik letus penyelewengan ini kita saksikan lewat teropong sejarah kelam tahun 1965: rejim militeristik Soeharto mendirikan "monumen pancasila sakti" sambil mengorganisir pembunuhan terhadap jutaan manusia yang dituduh komunis serta memenjarakan tanpa pengadilan ratusan ribu lainnya. Selanjutnya, rezim ini mewajibkan orang menghafal Pancasila beserta butir-butirnya sambil menggadai kekayaan alam kepada korporasi-korporasi asing. Rezim ini terus bicara keadilan sosial sambil membangun kerajaan-kerajaan bisnis keluarga untuk mengkorupsi milik dan keringat rakyat. Rezim ini menciptakan konflik horisontal lewat berbagai operasi intelejen dan pra kondisi ketidakadilan sosial. Rejim ini juga mengekang pikiran rakyat melalui monopoli propaganda dan kebudayaan, agar rakyat terus tunduk dan patuh, menjadi budak di negeri sendiri.
Permulaan oleh rejim Soeharto berlanjut hingga kini, dalam berbagai dimensi kehidupan. Bahkan di sekolah-sekolah bisa kita saksikan ‘teladan' tersebut: mengulang-ulang ucapan Pancasila, tapi lupakanlah makna dan praktiknya. Bangsa Indonesia pun kian menjauh dari cita-cita nasionalnya.
Sebelum 1 Juni 1945, Bung Karno telah berhubungan dengan beragam pemikiran besar dalam sejarah umat manusia, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain menggali kearifan lokal, Bung Karno mengambil sari pati dari Declaration of Independence (Amerika Serikat), Manifesto Partai Komunis (Eropa), dan San Min Chu I (Tiongkok/Cina), untuk melahirkan rumusan ini.
Tantangan sekarang adalah menempatkan pemikiran besar tersebut dalam praktik. Abad 21 menyediakan situasi dan pengetahuan baru, yang sebagian telah berganti wujud permukaan. Namun "kebaruan" tersebut tidak menghapuskan kenyataan-kenyataan mendasar yang pernah digugat dalam sejarah revolusioner Indonesia. Kolonialisme dan korupsi merupakan bagian dari kenyataan prinsipil yang pernah digugat, tapi telah dibangkitkan oleh rejim militeristik Soeharto dan dipelihara hingga kini.
Generasi pasca orde baru, mestinya dapat melihat keberadaan Pancasila secara lebih jernih dan obyektif. Dalam waktu paling lama 20 tahun, Bung Karno berupaya membawa Pancasila menjadi panduan nilai yang revolusioner dan praktis, dengan menyimpulkannya dalam Eka Sila: Gotong Royong. Namun dalam 45 tahun orde-orde selanjutnya sekadar menaruh Pancasila sebagai "pajangan" yang terasing dari persoalan obyektif, sehingga kehilangan konteks. Padahal, sebesar-besarnya nilai dan pemikiran hanya akan tertinggal sebagai nilai dan pemikiran, bila tidak ada praktik yang menjawab persoalan obyektif.
Anda dapat berpartisipasi menanggapi editorial kami di email: redaksiberdikari@yahoo.com
